Menuju Kemerdekaan Dana Desa
Senin, 14 Agustus 2017 | 6:55
Peneliti Merapi Cultural Institute (MCI) Fins Purnama. Foto: IST Menuju Kemerdekaan Dana Desa
MAGELANG - Terdapat peningkatan besaran yang signifikan untuk Dana Desa 2017. Jika sebelumnya sebesar Rp 46, 89 triliun dengan 614 juta per desa, Dana Desa tahun ini meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan pembagian lebih dari Rp 1 miliar per desa. Ini tentunya menggembirakan. Akan tetapi, apakah hal itu dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang lebih baik?
"Kata korupsi dan penyelewengan menunjukkan nuasa kecemasan yang tinggi pada program yang satu ini," papar Peneliti Merapi Cultural Institute (MCI) Fins Purnama, dalam keterangannya Minggu (13/8).
Melihat data di lapangan, terang Dosen Tetap Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ini, hingga Juli 2017 saja sudah ada 300 laporan ke KPK dan 600 laporan yang masuk di Kemendes.
Peneliti asal lereng Gunung Merapi ini menegaskan secara legal-formal, pengawasan oleh KPK diperbolehkan karena dana yang mengalir ke tiap desa yang mencapai 1 Miliar. Akan tetapi persoalannya, apakah itu sudah cukup? Ia pun mendesak perlunya pendekatan yang lebih bersifat positif.
"Meminjam ide Foucault, wacana adalah energi dari disiplin, maka wacana apa yang ada pada para perangkat desa akan sangat menentukan perilaku mereka. Maka tidak ada jalan lain, sosialisasi kepada perangkat desa tidak bisa ditawar," tegasnya.
Ia menambahkan, disiplin tidak selalu dalam arti yang negatif, bahkan bisa jadi sangat produktif. Disiplin menjadi sesuatu yang produktif, ketika dilakukan dengan sukarela, dengan nuansa merdeka.
"Wacana KPK untuk mengganti ancaman pidana bagi pelaku korupsi dana desa dengan sanksi administratif dan kewajiban mengembalikan dana korupsi cukup efisien dalam arti penghematan dana yang harus dikeluarkan untuk penyelidikan kasus. Akan tetapi, hal itu tidak relevan dalam upaya pengurangan potensi penyalahgunaan Dana Desa.
Peningkatan pengawasan secara formal maupun dalam bentuk informal dari masyarakat sendiri dirasa belum cukup. Mencermati beberapa kasus korupsi, persoalan dana desa ini bermuara pada persoalan penggunaan dan pertanggungjawaban oleh aparat desa.
"Ada 3 langkah strategis yaitu kampanye penggunaan dana desa untuk publik, sanksi sosial bagi pelaku korupsi dan membangun kisah prestasi desa dan penyelewengan dana desa," usul alumnus Universitas Airlangga Program Master Media dan Komunikasi (2013).
Ia mengakui, selama ini sudah ada sosialiasi bagi camat dan kepala desa, akan pentingnya transparansi dan publikasi secara lebih intens bagi publik terkait alokasi penggunaan dana yang masih minim.
"Pertanyaannya tentu saja bagaimana cara masyarakat mengawasi penggunaan dana desa, jika mereka lack of information tentang penggunaan dana tersebut? Saat ini kan sudah ada SISKEUDES, aplikasi itu bisa lebih dipopulerkan. Selain itu, perlu dikedepankan: Pertama, kampanye terus-menerus terkait penggunaan Dana Desa secara benar karena ini uang negara sekaligus uang rakyat," imbuhnya.
Kedua, sanksi sosial dalam bentuk kerja sosial yang harus dilakukan oleh koruptor juga merupakan cara yang efektif. "Melihat kultur kita, menyapu balai desa atau membersihkan toilet di tempat umum dapat menjadi alternatif sanksi sosial yang efektif," papar peneliti yang bernaung di Rumah Baca Komunitas Merapi (RBKM) dan aktif jadi pemateri di tingkat nasional dan internasional ini.
Ketiga, Fins menunjuk peran wacana yang penting dalam membangun karakter.
"Sejak bangku Sekolah Dasar, kita diajak mengenali kisah-kisah kepahlawanan dalam rangka menanamkan rasa nasionalisme. Hal yang sama diperlukan untuk membentuk perilaku pengguna Dana Desa. Bentuknya bisa dalam bentuk ILM atau juga disisipkan dalam film."
Ia berpendapat, kisah keberhasilan akan menginspirasi, sedangkan pelanggaran akan memberikan efek jera bagi desa lain.
"Apa lagi sebentar lagi kita akan merayakan HUT RI yang ke 72, saya rasa inilah saatnya kita bersama-sama mendukung sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa yang transaparan dan bebas korupsi menuju kemerdekaan dana desa," pungkasnya. (gor)
Kirim Komentar Anda
Komentar Untuk Artikel Ini
Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar