"Kominfo sudah hubungi Telegram berkali-kali. Kami sudah enam kali kirim email ke Telegram sejak 2016," kata Menkominfo Rudiantara kepada detikINET, Minggu (16/7/2017).
Permintaan dari pemerintah Indonesia jelas sangat beralasan. Pasalnya, di dalam Telegram, menurut menteri, ditemukan ada 17 ribu halaman yang terkait terorisme dan aksi radikalisme lainnya.
"Ada ajakan membuat bom, bergabung dengan organisasi teroris," kata Rudiantara seraya menyebut bahwa yang ditutup oleh pemerintah Indonesia barulah layanan Telegram yang ada di website saja, belum sampai ke aplikasinya.
Untuk mengeksekusi pemblokiran ini, Rudiantara mengaku telah berkoordinasi dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Kominfo juga telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
 Foto: Grandyos Zafna |
Pemblokiran Telegram ini kemudian membuat heboh netizen, hingga akhirnya sampai ke telinga sang penciptanya, Pavel Durov. Pria asal Rusia ini sempat menyangkal dan mempertanyakan pemblokiran karena merasa tak diberi tahu terlebih dulu letak kesalahan mereka.
Namun pada akhirnya, Durov sendiri mengakui kesalahannya. Bahwa selama ini, diklaim olehnya, telah terjadi miskomunikasi. Ia mengakui bahwa ternyata Kominfo telah berulang kali menghubungi mereka, tapi permintaan untuk menutup akses terorisme tak kunjung diproses oleh tim Telegram.
"Sayangnya, saya tidak sadar akan permintaan ini, yang menyebabkan miskomunikasi dengan Kementerian. Untuk memperbaiki situasi saat ini, kami menerapkan tiga solusi," kata Durov.
 Foto: Telegram |
Dari pernyataan Durov di channel pribadinya, diakui memang ada banyak sekali saluran terkait terorisme di Telegram. Namun setiap bulan, Durov mengklaim telah memblokir ribuan saluran publik ISIS dan mempublikasikan daftarnya di @isiswatch.
"Kami terus berusaha untuk lebih efisien dalam mencegah propaganda teroris, dan selalu terbuka terhadap gagasan tentang bagaimana menjadi lebih baik dalam hal ini," kata pria berusia 32 tahun itu.
Untuk memperbaiki masalah ini, khususnya agar Telegram tidak terus diblokir, Durov pun menawarkan tiga solusi kepada pemerintah Indonesia. Pertama, memblokir semua saluran publik terkait teroris yang sebelumnya telah dilaporkan oleh Kominfo.
Kedua, mengirim email ke Kominfo untuk membentuk saluran komunikasi langsung, yang memungkinkan Telegram bekerja lebih efisien dalam mengidentifikasi dan menghalangi propaganda teroris di masa depan.
Ketiga, membentuk tim moderator yang berdedikasi dengan pengetahuan bahasa dan budaya Indonesia untuk dapat memproses laporan konten yang berhubungan dengan teroris lebih cepat dan akurat.
 Pavel Durov. Foto: Instagram |
"Saya mengirim email ke Kementerian Kominfo tiga solusi itu untuk mendengar tanggapan dari mereka. Saya yakin kita dapat secara efisien membasmi propaganda teroris tanpa mengganggu jutaan penggunaan Telegram di Indonesia," kata Durov.
Mendengar kabar ini, Menkominfo Rudiantara pun lega dan berterima kasih kepada masyarakat luas dan netizen atas kesabaran dan dukungannya. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah hanya demi menjaga keamanan negara.
"Saya berterimakasih atas dukungan teman media dan masyarakat yang telah bersabar bersama pemerintah, serta pegiat media sosial yang saling mendukung. Yang penting sekarang kita lanjutkan dengan membuat prosedur khusus bersama Telegram," pungkas menteri yang akrab disapa Chief RA ini. (rou/rou)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar