JAKARTA - Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan salah satu kementerian yang memegang banyak aset negara. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun sempat mengaku frustasi untuk pemanfaatan aset yang bernilai hingga Rp800 triliun ini.
BERITA REKOMENDASI
"Kita punya lebih dari Rp800 triliun aset. Paling besar ada di direktorat sumber daya air, baru bina marga. Terus terang saya hampir frustasi untuk memanfaatkan ini," kata Basuki di komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (2/11/2016).
Salah satu aset yang dianggap sulit untuk diinventarisasi adalah jalan raya Anyer-Panarukan yang memiliki aset Rp109 triliun. Bahkan, untuk menyusun laporan keuangan, Kementerian PUPR telah mengikutsertakan ratusan auditor untuk memeriksa laporan keuangan dari setiap aset yang dimiliki.
"Kami mobilisasi 400 auditor BPKP dalam rangka menyusun laporan keuangan. Enggak gampang, hasilnya pun masih WDP waktu itu. Enggak gampang karena salah satu aset nya adalah jalan nasional jalan ketika dibangun Deandels," tuturnya.
Belum lagi, lanjutnya, terdapat PMN pada sektor infrastuktur yang saat ini belum cari. Penambahan dana ini tentunya akan berdampak pada penambahan aset yang juga harus dipertanggungjawabkan oleh Kementerian PUPR.
"Ya tetap dicairin. PLN belum, Pelindo lagi diproses. Desember kan keluar yang banyak sampai berapa ratus triliun. PMN kita Rp58 triliun, silpa babyak sekarang. Ini harus kita perhatikan juga," tuturnya.
Untuk itu, Basuki mengharapkan bahwa perlu dilakukan pembenahan laporan keuangan. Sebab, selama ini banyak waktu pegawai yang tersita untuk membuat laporan pertanggungjawaban.
"Lembur malam itu lapor SPJ. Termasuk untuk sekolah juga guru seperti itu. Ini akan diubah oleh Kementerian Keuangan," tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar