TRIBUNJATENG.COM -- Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pernah ditawari gratifikasi berupa jam tangan bermerek Richard Mille. Jam tangan asal Swiss itu, harganya sekitar Rp1,8 miliar.
Ahok bercerita pernah ditawari sebuah jam mahal oleh seorang pengusaha. Kata Ahok, pengusaha itu, datang ke kediamannya di Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara. Si pengusaha menawarkan jam tangan mewah asal Swiss bermerek Richard Mille.
"Saya ini orangnya kampungan. Saya tidak tahu apa itu tangan, apalagi RM (Richard Mille). Waktu saya cek ternyata harganya Rp 1,6 hingga 1,8 miliar," ujar Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2016).
Meski telah dirayu, kata Ahok, dia menolak pemberian itu lantaran pemberian barang mewah merupakan bentuk gratifikasi.
"Ini barang koleksi, nanti bapak pakainya sewaktu ke luar negeri saja. Ini barang koleksi spesial, harganya semakin lama semakin mahal," ujar Ahok menirukan ucapan pengusaha yang hendak menyuapnya itu.
Pengusaha itu, juga menawarkan ikan koi asal Jepang. Sebab, dia melihat peliharaan ikan koi Ahok nilainya tak seberapa. Dengan alasan 'sayang' kepada Ahok, si pengusaha berusaha mengganti ikan koi milik Ahok dengan ikan koi yang berasal dari Jepang.
"Saya sudah hapal, mereka (penyuap) selalu bilang 'sayang melulu deh', enggak laki-laki, enggak perempuan semua bilang sayang melulu sama saya," kata Ahok.
Ahok mengaku selama menjadi pejabat dirinya sudah ditawari gratifikasi hingga Rp 10 miliar. Hal itu sudah ia laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akibatnya, kata Ahok, dirinya banyak menuai musuh dari lawan politik dan pengusaha.
"Saya sekarang banyak dimusuhi. Dari yang cinta sampai benci," ujar Ahok.
Ahok mengatakan yang menjadi akar masalah terbesar Indonesia saat ini adalah korupsi. Untuk itu, Ahok mendukung pemerintah yang mendorong pejabat untuk melaporkan harta kekayaannya. Sehingga, harta pejabat bisa dilacak apakah ia korupsi atau tidak.
"Untuk itu saya mau buat MoU dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), untuk menelusuri harta pejabat," ucap Ahok. (Tribunnews/Dennis Destryawan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar