PROKAL.CO, SAYA tidak bisa menyalahkan seratus persen kepada Komite Sekolah. Sebenarnya nasib Komite Sekolah pun sangat pilu. Komite sekolah yang diberi kedudukan terhormat oleh UU, dalam praktik hanya dijadikan sebagai alat mobilisasi dana.
Komite Sekolah harus berjuang keras mencari dana untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Misalnya untuk kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan keagamaan, kegiatan lomba dll. Kegiatan-kegiatan tersebut dibiayai oleh Komite Sekolah. Ketika ada kegiatan di sekolah yang dibiayai oleh Komite, yang tampil dalam acara tersebut adalah pihak sekolah. Ketika siswa menjadi juara, yang tampil dengan bangga adalah pihak sekolah. Semua orang memuji-muji pihak sekolah, sementara pihak Komite Sekolah hanya bisa menangis tersedu...berdiri di sudut dalam sepi dan nestapa sambil mendengarkan nyanyian (baca: makian) orang tua siswa yang keberatan karena ada pungutan komite.
Komite Sekolah tidak berani bertindak tegas kepada pihak sekolah, karena pada umumnya pengurus Komite Sekolah adalah orang tua dari siswa yang bersekolah di sekolah tersebut. Tentulah ada kekuatiran, bila ada kontra dengan pihak sekolah jangan-jangan anaknya menjadi korban. Beberapa pengurus Komite Sekolah memilih nonaktif, daripada bermasalah dengan pihak sekolah demi keamanan anaknya. Sungguh pilu nasib Komite Sekolah, bagai makan buah simalakama.
Di sisi lain, dalam tataran das sollen, sesuai amanat UU adalah Komite sebagai pengawas pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Dalam tataran praktik (das sein), peran ini nyaris hilang lenyap ditelan bumi, terutama pengawasan terhadap dana BOS.
Pemerintah telah melaksanakan kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak Juli 2005. Pada dasarnya program BOS adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi sekolah sebagai pelaksana program wajib belajar 9 tahun. Secara khusus program BOS bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa setingkat SD sampai SMP.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar