Penggalan syair lagu bertajuk 'Bunga Trotoar' itu diciptakan Iwan Fals untuk memotret kehidupan para pedagang kaki lima (PKL) di Jakarta, juga di banyak kota besar di tanah air. Di satu siti kehadiran mereka merupakan bagian dari upaya mandiri menghidupi diri, membuka lapangan pekerjaan. "Bunga bunga kehidupan / Tumbuh subur di trotoar / Mekar liar dimana mana," begitu Iwan mendendangkan lagu.
Tapi di sisi lain kehadiran PKL tak cuma menyerobot trotoar bagi para pejalan kaki, mereka kerap meluber ke bahu jalan hingga membuat macet arus lalu lintas. Bahkan PKL juga kerap mengokupasi jembatan penyeberangan. Tak heran bila dari waktu ke waktu bentrokan dengan aparat pemerintah, Satuan Polisi Pamong Praja kerap tak terelakan. "Langkah langkah garang datang / Hancurkan wanginya kembang / Engkau diam tak berdaya".
Bentrok semacam itu, ternyata sudah terjadi sejak era penjajahan Belanda. Setidaknya begitulah catatan Susan Blackburn dalam 'Jakarta Sejarah 400 Tahun'. Pemerintah kota kala itu, menurut Susan, tak menyukai kehadiran para PKL yang kerap menjajakan dagangan mereka dengan berteriak-teriak guna menarik perhatian pembeli. Akibanya operasi penertiban dilakukan. Mereka diusir dari jalan.
Dalam sidang Dewan Kota pada 1918, Abdoel Moeis sebagai anak pribumi tak terima melihat kebijakan pemerintah kolonial tersebut. Ia mengajukan protes keras. "Para pedagang diusir dari pinggir jalan karena di tempat tersebut tinggal banyak orang Belanda yang tidak mau melihat para pedagang kaki lima kotor itu," ujarnya.
Tanpa menyebut angka, dalam buku itu Susan menyebut depresi dunia pada 1930-an membuat jumlah PKL di Batavia ikut melonjak. Toh, di awal kemerdekaan, sikap Dewan Perwakilan Kota Sementara (DPKS) tak berbeda dengan kebijakan di masa kolonial yang memusuhi para PKL. Pada decade 1950, Dewan menyebut PKL sebagai salah satu sumber utama konflik penduduk di Jakarta. PKL juga dinilai menganggu keteraturan kota, tapi mereka tak pernah berhasil menata dan menempatkan mereka ke area yang lebih baik.
Baru di masa Gubernur Ali Sadikin yang dikenal tegas, konflik PKL dengan Satpol PP sedikit mereda. Dia tak cuma menindak para PKL yang membandel berjualan di trotoar, tapi juga menyediakan lahan baru untuk mereka. Ini tertuang dalam Pengumuman Gubernur DKI Jakarta tanggal 27 Juli 1971 No Ib.1/1/11/1970.
Sejak mendampingi Joko Widodo memimpin Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah melontarkan ide-idenya untuk menata para PKL, termasuk yang mangkal di jembatan penyeberangan orang. Salah satu solusinya adalah memperlebar jembatan atau membuat terowongan penyeberangan yang disertai kios-kios. Menurut Ahok, hal ini bisa dilakukan bersamaan dengan pembangunan MRT. "Intinya, PKL harus ada di tempat orang yang lalu lalang," ujarnya kepada para wartawan di Balai Kota, 15 Agustus 2013.
Setelah Ahok tak berdaya di balik terali besi karena dianggap bersalah telah menista al-Quran dan ulama, siapa sudi melanjutkan ambisinya tersebut?
Tentang asal-usul kenapa mereka yang berjualan di trotoar jalan disebut 'pedagang kaki lima' (PKL) Hendaru Tri Hanggoro merunutnya hingga ke zaman Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles (1811-1816). Kala itu, tulis dia di majalah Historia, Raffles memerintahkan beberapa pemilik gedung di jalanan utama Batavia untuk menyediakan trotoar selebar lima kaki (five foot way) untuk pejalan kaki.Tapi kemudian terjadi kesalahan penerjemahan five foot yang seharusnya lima kaki menjadi kaki lima.
Ada juga yang menyebut PKL karena para pedagang itu biasa menggunakan gerobak dengan roda tiga untuk mengemas dan mengangkut barang dagangan mereka. Ditambah dengan dua kaki si pedagang, jadilah dianggap berkaki lima. Apalagi mereka dianugerahi kesigapan luar biasa untuk kucing-kucingan dengan aparat Satpol PP bila dilakukan razia.
(jat/erd)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar